Pembaharuan.com, PATI – Dewasa ini Indonesia secara luas dan hampir di tiap daerah sering terjadi benturan antar komponen atau kelompok. Benturan fisik antar kelompok ini bisa berdampak luas dan mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
 |
| Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng Kartina Sukawati saat melakukan paparan materi dalam kegiatan diskusi panel bertema Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Ruang Pragola Setda Pati, Jum at (29/10/2021). (FOTO : dok/adv) |
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa
Tengah Kartina Sukawati menuturkan, penyelesain
konflik yang mempengaruhi tatanan sosial dan masyarakat perlu adanya sinergitas
dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.
“Penyelesaian konflik social merupakan
kuwajiban dan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.
Tentunya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Kartina saat
melakukan paparan materi dalam kegiatan diskusi panel bertema Peningkatan
Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Ruang Pragola Setda Pati, Jum at
(29/10/2021).
Ina menambahkan, ada sejumlah sumber
konflik yang bisa terjadi di tengah masyarakat, contohnya permasalahan yang
berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya.
“Tidak hanya itu. Belakangan yang
sering kita lihat perseteruan antar umat beragama, suku dan etnis. Jika ini
dibiarkan, maka perpecahan yang lebih besar akan terjadi,” ujar Politisi dari
Partai Demokrat tersebut.
Selain itu, imbuhnya, sengketa batas
wilayah, sumber daya alam, tawuran antar desa merupakan contoh konflik yang
sering terjadi di daerah. Untuk
mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, perlu ada manajemen konflik yang
mana tertuang dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 7/2012 tentang penanganan
konflik sosial.
“Di Undang undang Nomor 7/2012 kan sudah ada itu, mulai dari
pencegahan, penghentian sampai pemulihan pasca konflik. Ini bisa kita terapkan
untuk mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir terjadinya konflik,” ujarnya
lebih lanjut.
Ditegaskan, pencegahan konflik ini
merupakan salah satu upaya pemerintah melindungi Indonesia agar stabilitas
keamanan dan ketertiban masyarakat utuh.
Pada kesempatan yang sama, Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) Pati Sugiyono mengatakan, peran
masyarakat perlu dipertimbangkan dalam rangka pencegahan konflik sosial.
Kehadiran pemerintah pun diperlukan juga untuk ini.
Acara yang diprakarsai DPRD Provinsi
Jateng tersebut selain menghadirkan pemateri Anggota Komisi D DPRD Jateng dari
Fraksi Partai Demokrat Kartina Sukawati, juga Anggota Komisi E DPRD Jateng Moh.
Zen. (ADV)
