Iklan

Iklan

Fathan Subchi : Negara Harus Hadir, Tidak Boleh Ada Rakyat yang Lapar !

Selasa, 13 Juli 2021, 10.51.00 WIB Last Updated 2021-07-13T03:53:34Z

Pembaharuan.com,Demak – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi mengajak semua stakeholder untuk melakukan peninjauan ulang terhadap asumsi makro terkait capaian target kenaikan pembangunan sebesar 5,5 %.


Fathan Subchi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI didapuk menjadi keynote speaker webinar dengan tema Sinergitas Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat dan Daerah Hadapi Pandemi Covid-19, di Demak, Senin (12/7/2021).

 

Review perlu dilakukan mengingat kondisi masyarakat yang tengah terpuruk akibat keterbatasan ruang gerak selama pandemi Covid-19. 

 

Fathan Subchi juga menyebutkan, pada 2020 pengangguran terbuka makin naik, jumlah rakyat miskin naik dari 26,42 juta jiwa menjadi 27,5 juta jiwa.

 

“Hal tersebut tentunya harus menjadi prioritas pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bidang ekonomi oleh Pemerintah Indonesia,” kata Fathan Subchi saat didapuk menjadi keynote speaker webinar dengan tema Sinergitas Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat dan Daerah Hadapi Pandemi Covid-19, Senin (12/7/2021).

 

Webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Rumah Kita (Koruki) bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Demak dan Forum Wartawan Online Demak (Forwonede) itu didasari rasa  prihatin atas ekonomi rakyat yang kian terpuruk di masa pandemic Covid-19.

 

Menurut Fathan, selama ini Komisi XI DPR RI mendiskusikan bagaimana stakeholder dan elemen terkait untuk meningkatkan pemasukan. Sebab dibawah bayang-bayang Covid-19, pendapatan makin berkurang, dari target Rp 1.600 Trilyun baru ada Rp 1.200 Triliyun.

 

Ini saatnya pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk mengolah skenario fiskal. Para stakeholder diajak untuk turut berperan aktif memberi masukan dan dukungan kepada legislatif dalam merumuskan undang undang tentang KUB, pajak dan sumber pendapatan lain yang masih bisa ditingkatkan.

 

Ia menegaskan, negara harus hadir dalam situasi pandemi. Bagaimana pun negara harus ikut memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya.

 

“Tidak boleh ada yang lapar. Tidak boleh ada yang tidak makan. Perlindungan sosial, subsidi kesehatan adalah prasyarat dimana negara harus hadir,” tegas Fathan.

 

Pada kesempatan tersebut politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini juga mengajak para wartawan, agar sebisa mungkin menghindari berita-berita hoaks terkait kebijakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19.

 

Selain Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi, webinar  juga menghadirkan  narasumber bidang keuangan diwakili oleh Direktur Dana Transfer Umum DJPK, Adriyanto dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Pribadi Santoso.

 

Adapun narasumber lainnya Sekretaris Daerah Demak, Singgih Setyono, Sekretaris Daerah Kudus, Sam’ani Intakori, serta Sekretaris Daerah Jepara, Edy Sujatmiko.  Dari elemen jurnalis, Ketua PWI Jawa Tengah, Amir Machmud juga ikut bergabung sebagai narasumber.

 

Webinar yang dimoderatori oleh Unik Oke, jurnalis senior asal Semarang tersebut dibuka oleh Zayinul Fata, Wakil Ketua DPRD Demak, dengan pancingan tentang kondisi ekonomi rakyat dibawah ancaman penyebaran corona. 

 

Menurut salah seorang penyelenggara, Ari Bubut, acara itu digelar sekaligus sebagai bentuk transparansi beberapa kebijakan ekonomi pusat.

 

“Kami berharap dalam webinar ini kita bisa mengetahui paparan strategi dan langkah kebijakan daerah khususnya Demak, Jepara dan Kudus yang sudah dilakukan selama Pandemi Covid-19,” pungkasnya. (pan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Fathan Subchi : Negara Harus Hadir, Tidak Boleh Ada Rakyat yang Lapar !

Terkini

Topik Populer

Iklan