www.pembaharuan.com, NASIONAL - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati Joni Kurnianto menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal pemilu 2024 agar dilaksanakan tepat waktu dan sesuai jadwal.
 |
| Joni Kurnianto bersama rombongan fraksi datang di Rapimnas Partai Demokrat 2023 di Stadium Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Maret 2023. |
Hal itu ditegaskannya usai menghadiri Rapimnas Partai Demokrat 2023 di Stadium Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Maret 2023. Menurutnya, pemilu perlu diadakan sesuai jadwal agar segera tercapai perubahan dan perbaikan di Indonesia.
"Tadi pidato yang disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat sudah sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Yakni terkait persoalan yang sedang dialami wong cilik," katanya saat dihubungi Selasa, (14/3/2022).
Joni yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati juga melihat dan menyimak apa yang disampaikan Mas AHY, soal ekonomi dan politik adalah benar adanya. Seperti persoalan ekonomi, bahwa tata kelola keuangan di Republik Indonesia tidak dikelola dengan baik.
"Saya hadir bersama 5 anggota fraksi partai Demokrat DPRD Pati dalam Rapimnas ini merupakan bentuk loyalitas, dan komitmen untuk mendukung langkah Demokrat dalam perubahan yang mengedepankan nasib wong cilik (rakyat)," katanya.
Sementara itu di Istora Senayan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik yang menyangkut isu-isu kebangsaan. AHY mengaku khawatir Indonesia akan dicemooh negara lain dan menjadi Banana Republik karena menjalankan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk menunda Pemilu 2024.
“Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai Banana Republik. Karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis. Tapi tidak punya legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimiliki tidak sah dan tidak halal,” ujar AHY saat pidato politik di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
AHY menyesalkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan Pemilu 2024. Dia tidak membayangkan yang akan terjadi jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda. Menurutnya, isu penundaan pemilu sangat mengusik akal sehat dan rasa keadilan.
“Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Keputusan itu hadir setelah isu presiden tiga periode dan sistem pemilu proporsional tertutup,” kata AHY.
Usai berkeliling Indonesia, AHY mengaku banyak menyerap aspirasi rakyat yang tak ingin ada penundaan pemilu. Jika pemilu dipaksakan ditunda, AHY mempertanyakan siapa nantinya yang akan memimpin Indonesia.
“Jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda, lalu siapa yang memimpin kita nanti? Karena perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober 2024. Pertanyaannya begini, apa iya ada Plt presiden?,” katanya.
“Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt anggota DPRD Provinsi Kabupaten/kota? Kalau di negara kita ada Plt Presiden, dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama dua hingga tiga tahun, betapa kacaunya, chaos-nya, situasi nasional kita,” tambah AHY.(*/Din/Mel)
