Pembaharuan
NEWS TICKER

AHLI HUKUM PIDANA: LAPORAN DELIK MURNI TAK BISA DICABUT

Saturday, 20 October 2018 | 12:57 pm
Reporter:
Posted by: Pembaharuan
Dibaca: 75

Pembaharuan.com-Bekasi,

Penyidik Harta dan Barang (Harbang) Polres Metro Bekasi Kota dinilai tidak profesional dan terkesan sangat lamban menangani Laporan Polisi: LP/ 264/ K/III/ 2017/ SPKT/ Restro Bekasi Kota, tanggal 27 Maret 2017.

Penyidik dianggap lalai karena sempat ingin menghentikan penanganan hukum pasal 263 KUHP sebagai delik murni. Bahkan, penyidik diduga ada keberpihakan dan hingga saat ini belum menahan tersangka.

Dalam laporan polisi tersebut, korban Ny. Dariatmaja, diwakili kuasa hukumnya Mahfud SH, melaporkan Asep Maulana (oknum pegawai BPN) dan Jamal (shli waris H Ukar Endang) dengan dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta jual beli No.5369/Ag.204/L/1983 tanggal 04 Nopember 1983 di depan PPAT Camat Lasmana BA.

Oknum itu juga dilaporkan membuat surat palsu kohir No.869 persil no.3D.I atas sebidang tanah 13.000M2 di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara (dulu Bekasi Selatan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo 266 KUH Pidana.

Mahfud mengungkapkan, dirinya merasa ada kejanggalan pada proses penanganan laporannya yang ditangani penyidik Harbang Polrestro Bekasi Kota. Sebab, sudah sekitar lima bulan lebih setelah ditetapkan tersangka, penanganan laporan itu terlalu lambat. Bahkan ironisnya, penyidik malah memberikan ruang yang luas bagi tersangka untuk melakukan hal yang sifatnya intimidasi ke korban.

“Penyidik sangat lalai, terlalu lambat dalam proses penegakkan hukumnya. Diduga ada keberpihakan ke tersangka, karena kemarin-kemarin si tersangka juga selalu mangkir dari panggilan, ” kata Mahfud, Selasa (30/1).

Oleh karena, kata Mahfud meminta penyidik profesional dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, kalau penyidikannya masih jalan di tempat, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melaporkan kinerja penyidik tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

“Proses hukum terus berjalan, tidak ada pencabutan laporan walaupun tersangka sempat melakukan intimidasi ke korban. Saya pelapor tidak ada mencabut laporan. Kita minta proses penanganan hukumnya dipercepat supaya status hukumnya jelas,” ucap Mahfud.

Sementara itu, ahli pakar hukum pidana, Dr Alfitra yang juga menjabat sebagai Direktur LBH UIN Jakarta menerangkan hukum pidana Pasal 1 Butir 27, 28. Menurutnya, kalau 27 itu dikatakan laporan dan 28 itu dikatakan pengaduan. Sehingga, pada hukum pidana ada delik aduan dan delik murni.

“Jadi delik aduan itu apabila sudah masuk pengaduan itu bisa dicabut, yah contohnya kasus pencemaran nama baik, pencurian, penghinaan dan lainya. Tapi kalau delik murni tidak bisa dicabut, seperti pasal 263 KUHP tidak bisa dicabut,” kata Alfitra melalui telepon saluler.

Akademisi UIN Jakarta ini juga menegaskan, delik murni tidak bisa diberhentikan penyidik dan harus tetap dilanjukkan. Kecuali, kasus itu tidak cukup bukti atau perkara itu tidak termasuk tindak pidana.

Apabila penyidik memberhentikan delik murni, kata Alfitra, itu merupakan pelanggaran dan pihak yang merasa dirugikan langsung lapor saja penyidiknya ke  Propam. Sebab, tidak alasan penyidik untuk menghentikan perkara pidana, kalau berhubungan dengan delik umum atau delik murni.

Terpisah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bekasi Selatan Sasmita mengatakan,  bahwa sesuai data di Bekasi Selatan kalau  akta jual beli No.5369/Ag.204/L/1983 tanggal 04 Nopember 1983 tidak ada tercatat atas nama H Ukar Endang. 

Sasmita pun mengaku, jika dirinya dengan camat dan pihak Kecamatan Bekasi Utara sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polrestro Bekasi Kota dan menjawab secara tertulis suratnya.

“Jadi akta jual beli No.5369/Ag.204/L/1983 tanggal 04 Nopember 1983 itu atas nama orang lain, bukan nama H Ukar Endang. Kita udah diperiksa Polrestro Bekasi Kota dan jawab suratnya secara tertulis,” kata Sasmita.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kelurahan Marga Mulya Sumantri mengatakan, akta jual beli No.5369/Ag.204/L/1983 tanggal 04 Nopember 1983 atas nama H Ukar Endang dengan Kohir No.869 persil no.3D.I atas sebidang tanah 13.000M2 yang berada di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara (dulu Bekasi Selatan), tidak tercatat di buku Kelurahan Marga Mulya. Ia juga mengaku, kalau dirinya dengan Lurah sudah diperiksa oleh penyidik Polrestro Bekasi Kota.

“Kita menerangkan sesuai dengan data, Kohir No.869 persil no.3D.I atas sebidang tanah 13.000M2 yang berada di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara (dulu Bekasi Selatan) atas Nama H Ukar Endang gak ada,” ucap Sumantri. (rob)

 

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

pembaharuan.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.