Pembaharuan
NEWS TICKER

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA DEPOK TENTANG : PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA DEPOK TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RAPBD TA. 2019.

Thursday, 1 November 2018 | 3:28 pm
Reporter:
Posted by: Pembaharuan
Dibaca: 66

 

Pembaharuan.com-DEPOK, Bertempat di ruang rapat Paripurna pada hari kamis 30 oktober 2018 DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019 serta penyampaian 6 raperda kota depok. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh KEtua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo,S.Sos dihadiri oleh para Wakil Ketua kecuali wakil ketua dari fraksi PAN Igun Sumarno. Anggota DPRD Kota Depok melalui Fraksinya masing-masing perlu melakukan evaluasi, saran dan masukan terhadap usulan Rancanga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 2,7 Triliun ,melalui Pandangan Umum fraksi-fraksi.

 para Anggota DPRD, Wakil Walikota Depok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok dan semua Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Depok. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi, ini merupakan Kegiatan Rapat Paripurna hari kedua secara berturut-turut karena hari sebelumnya yaitu pada hari rabu tanggal 30 oktober telah melaksanakan RApat PAripurna dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kota Depok Tahun Anggaran2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 TAhun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2019 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Depok dan sesuai Pasal 104 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan RAPBD beserta lampirannya kepada DPRD yang disertai dengan Nota Keuangan. Sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayana umum, maka APBD wajib mencerminkan kebutuhan ril masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, tentunya memenuhi tuntutan agar terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntablitas publik.

Anggota DPRD Kota Depok melalui Fraksinya masing-masing perlu melakukan evaluasi, saran dan masukan terhadap usulan Rancanga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Pandangan Umum fraksi-fraksi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyampaikan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Depok Tahun Anggaran 2019 pada Selasa (30/10). Enam Raperda tersebut disusun eksekutif untuk disampaikan kepada DPRD agar dapat dilakukan proses pembahasan.

“Raperda tersebut dibuat karena ada peraturan baru dari pemerintah pusat. Selain juga adanya aturan perundang-undangan lebih tinggi yang mengamanahkan dibentuknya suatu Peraturan Daerah (Perda) sebagai penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan begitu, Perda yang sebelumnya sudah ada harus disesuaikan dengan peraturan tersebut,” kata Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna usai Rapat Paripurna DPRD.

Lebih lanjut, ucap Pradi Supriatna, enam Raperda tersebut yaitu Raperda Kota Depok tentang  Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Raperda tersebut berkenaan dengan kewajiban pokok pemerintah untuk mendanai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dikatakannya, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat berperan dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

“Selanjutnya, Raperda Kota Depok tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah agar pengelolaan barang milik daerah semakin optimal penangananya. Lalu, Raperda Pencabutan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business),” jelasnya.

Kemudian, ucap Pradi Supriatna, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang harus disesuaikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

“Raperda yang kelima tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Raperda itu diusulkan Sehubungan dengan adanya dinamika masyarakat saat ini. Maka untuk pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah tangga perlu dipungut retribusi,” jelasnya.

Terakhir, sambungnya, adalah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dikatakannya, Raperda tersebut telah mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Tetapi dalam pelaksanaan, Perda dimaksud perlu menyesuaikan dengan dinamika masyarakat saat ini.

“Jadi saat pengambilan pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah tangga yang sebelumnya tidak dipungut retribusi menjadi dipungut retribusi. Hal itu dilakukan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional di bidang pelayanan persampahan di Kota Depok,” pungkasnya

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok tersebut, diwarnai hujan interupsi dari Anggota DPRD Kota Depok terkait absen para anggota dewan yang terhormat.

Interupsi pertama datang dari Fraksi Partai Golkar Tajudin Tabri, yang menanyakan anggota dewan yang tidak pernah hadir saat rapat paripurna. Pemimpin sidang, Yeti Wulandari dari Fraksi Gerindra pun mempersilakan interupsi tersebut.

“Mohon izin, bagaimana langkah BKD (Badan Kehormatan Dewan,-red) terhadap Anggota DPRD yang tidak pernah hadir dalam paripurna. Mohon agar pemimpin dapat menegur BKD Depok,” ujar Tajudin, usai Yeti menutup sidang paripurna.

Ketua BKD Depok, Hamzah pun menjawab interupsi tersebut, namun meminta izin kepada pimpinan sidang untuk menjelaskan pertanyaan dari Fraksi Golkar. Setelah diizinkan, Hamzah pun menjelaskan mengirimkan surat teguran pada Wakil Ketua DPRD Depok dari Fraksi PAN, Igun Sumarno, karena tidak pernah hadir saat rapat.

“Kami sudah kirim surat teguran kepada saudara Igun. Telah berkali-kali tidak ikut agenda sidang ataupun rapat DPRD Depok,” jelas Hamzah yang kemudian disambut interupsi dari Fraksi PAN DPRD Kota Depok, Fitri Hariono.

Pemimpin sidang paripurna, Yeti Wulandari pun meminta kepada BKD jangan hanya dari satu fraksi saja. Harus melihat semua absensi anggota dewan yang tidak pernah hadir saat rapat. “Mohon kepada BKD untuk mengadakan rapat internal, untuk memutuskan persoalan ini,” tutup Yeti.

Saat diwawancara usai rapat Paripurna, Hamzah mengatakan, Ketua DPD PAN Kota Depok tersebut sudah puluhan kali mangkir di rapat paripurna, komisi, dan lainnya. BKD telah memberikan surat peringatan pertama pada 1 Agustus 2018, dan yang kedua pada 18 Oktober 2018.

“Sudah dua kali surat peringatan, namun tidak ada penjelasan dan perbaikkan dari yang bersangkutan,” tegas Hamzah.

Hamzah melanjutkan, di dalam Tata Tertib DPRD sudah sangat jelas aturannya, mengenai kehadiran anggota dewan. Ia pun telah berkoordinasi melalui rapat pimpinan dan komisi mengenai hal ini. “Teguran sudah, surat peringatan pun juga sudah hingga kali kedua,” jelas Hamzah.

Hamzah melanjutkan, seharusnya Igun Sumarno menghadap ke BKD dan menjelaskan ketidakhadirannya selama rapat DPRD. “Kami dari BKD juga ditegur oleh Ketua DPRD soal ini. Dalam Tatib, enam kali berturut-turut tidak hadir sidang akan ada sanksinya. Kami akan berdiskusi dulu dengan pimpinan mengenai hal ini,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PAN Kota Depok Lahmudin Abdullah, menyayangkan tindakan Ketua BKD DPRD Depok Hamzah, yang membeberkan masalah absensi Wakil Ketua DPRD, Igun Sumarno.

Menurutnya, ada mekanisme dalam penyampaian masalah ketidakhadiran wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPD PAN Depok. Bisa dibahas antar pimpinan, tidak di perlu dibahas di ruang rapat paripurna.

“Bukan tidak boleh, tapi tidak elok lah. Jangan langsung diletupkan di forum rapat paripurna terhormat ini. Ada etika yang harus dijalankan,” tegas Lahmudin.

Lahmudin mengatakan ada mekanisme-mekanisme yang menurutnya mandek tidak jalan. Kalau ada surat peringatan pertama, pasti ada jawaban seperti apa. Belum ada jawaban sudah ada komentar seperti itu. “Kita secara internal DPRD gampang kok. Bisa diselesaikan di internal dulu,” ungkapnya.

Lahmudin melanjutkan, di Fraksi PAN bagi anggota yang tidak hadir selalu ada surat keterangan. Tidak pernah ada absen yang tidak jelas.

“Tidak ada anggota fraksi yang tidak hadir tanpa keterangan, bisa diperiksa di sekretariat dewan. Apa sakit kah atau ada keperluan sesuatu,” tutup Anggota Komisi D DPRD Depok ini.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono mengatakan, terkait dewan yang sering bolos rapat, jangan sampai menjadi preseden buruk untuk DPRD Kota Depok.

“Pembenaran yang tidak benar jangan sampai dibudayakan, jangan sampai nanti ditiru anggota dewan lain,” ucap nya. (TUM)

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

pembaharuan.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.